KANDANGAN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menilai program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan di wilayah setempat kurang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Hal itu diungkapkan langsung oleh ketua Komisi III DPRD Kabupaten HSS Yuniati dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, Rabu (23/02/2022).
Politisi PKB tersebut mengatakan, sampai saat ini dirinya melihat program CSR perusahaan yang aktif di Bumi Rakat Mufakat masih kurang menyentuh masyarakat dan keikutsertaan dalam pembangunan daerah.

“Kita lihat seperti pembangunan Islamic Center yang dilakukan hanya dengan menggunakan APBD, karena kurangnya kontribusi dari CSR perusahaan,” ucap Yuniati.
Hal senada juga diungkapkan Anggota DPRD Fraksi PKB Rahmad Iriadi, dimana dirinya meminta seluruh perusahaan untuk bisa memaksimalkan peran CSR dalam membantu pembangunan daerah.
“Jangan sampai perusahaan hanya ingin mengambil keuntungan di daerah, namun kontribusi yang diberikan sangat sedikit,” tuturnya.
Dirinya mengungkapkan, saat ini DPRD HSS tengah berupaya menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif terkait CSR perusahaan agar dapat lebih maksimal dirasakan manfaatnya.
“Kami berharap perusahaan melalui CSR dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten HSS,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda HSS, M Arlian Syahrial, meminta kepada seluruh perusahaan untuk dapat menjalin koordinasi yang baik terkait program CSR.
“Program CSR harus singkron dengan kebijakan pembangunan di daerah untuk kebutuhan masyarakat, agar seluruh pelaksanaannya tepat sasaran,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, dalam kegiatan FKP Ranwal RKPD kali ini selain dihadiri oleh instansi pemerintah juga hadir pihak perusaan seperti PT AGM, PT SAM hingga BUMN dan BUMD serta beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten HSS.
Reporter : Rey
Editor : Van