KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali mengukir prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (26/05/2026).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, bersama Ketua DPRD HSS, Ahmad Fahmi. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen kuat transparansi anggaran di Bumi Rakat Mufakat.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah yang berhadir. Apalagi, seluruh kabupaten dan kota di Kalsel sukses menyapu bersih opini WTP pada tahun ini.
Andriyanto menjelaskan ada empat standar utama yang menjadi indikator penting dalam penilaian opini WTP tersebut. Penilaian dilakukan melalui proses yang sangat ketat dan objektif oleh belasan auditor senior.
“Indikatornya meliputi pengembalian biaya kas daerah, kesesuaian standar harga, sistem pengendalian intern yang baik, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan,” ujar Andriyanto.
Meskipun meraih WTP, BPK RI tetap memberikan beberapa catatan kecil sebagai bahan evaluasi. Namun, temuan tersebut masih di bawah ambang batas toleransi sehingga tidak memengaruhi hasil akhir opini.
Pihak BPK berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Langkah ini penting agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Prestasi ke-13 kalinya ini sekaligus menegaskan sinergi solid antara jajaran Pemkab HSS dan DPRD HSS. Pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan terus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
