KANDANGAN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyoroti lambatnya progres rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan alternatif di wilayah Daha (Negara).
Kritik tersebut mencuat dalam rapat kerja pra Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (11/05/2026).
Ketua Komisi I DPRD HSS, Syafrudin, mempertanyakan realisasi proyek yang telah direncanakan sejak tahun 2024 tersebut namun hingga kini belum menunjukkan titik terang.
Padahal, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, yakni Rp12 miliar pada APBD 2025 dan tambahan Rp5 miliar pada APBD 2026.
“Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan ini sudah ada sejak 2024, namun kenapa hingga kini belum juga tuntas,” ujar Syafrudin.
Menurutnya, kehadiran jembatan alternatif di wilayah Negara sangat mendesak guna memecah kepadatan lalu lintas di Jembatan Andi Tanjang dan Teluk Masjid yang kerap mengalami kemacetan parah.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sering menanyakan kepastian pembangunan tersebut, apalagi proyek ini selaras dengan visi-misi daerah untuk membangun desa dan menata kota.
“Setiap hari pada jam sibuk, jembatan dan akses jalan di sana selalu macet. Kami sering ditanya warga soal kepastian pembangunan ini,” tambahnya.
Syafrudin berharap pihak eksekutif segera mengambil langkah konkret agar akses transportasi masyarakat dari wilayah Daha menuju Kandangan bisa lebih lancar dan efektif.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, Muhammad Noor, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Komisi I DPRD HSS.
Namun, Sekda belum bisa memberikan jawaban secara rinci terkait hambatan yang terjadi di lapangan karena berkaitan erat dengan persoalan teknis di kedinasan.
“Karena ini menyangkut masalah teknis, saya belum bisa menjawab secara mendalam saat ini. Pada pertemuan selanjutnya, Kepala Dinas PUPR akan memberikan penjelasan langsung,” pungkas Sekda.
