KANDANGAN (HSS)

Bupati HSS Minta Masyarakat Bantu Cari Lokasi Pembangunan Jembatan Nagara

1520
×

Bupati HSS Minta Masyarakat Bantu Cari Lokasi Pembangunan Jembatan Nagara

Sebarkan artikel ini
Bupati HSS, Achmad Fikry saat mengunjungi Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan untuk mengikuti safari Maulid Nabi Muhammad SAW.

KANDANGAN, narasipublik.net Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menyiapkan dana pembebasan lahan untuk rencana pembangunan Jembatan Nagara.

Hal itu disampaikan Bupati HSS, Achmad Fikry didampingi Wakil Bupati (Wabup) Syamsuri Arsyad pada saat safari Maulid Nabi Muhammad SAW di Langgar Erfan Santi Al-Khusaini, Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Selasa (04/10/2022).

Orang nomor satu di Bumi Rakat Mufakat tersebut mengatakan, pada tahun ini dana pembebasan lahan sudah disiapkan kembali oleh pemerintah setempat melalui APBD-P tahun 2022.

Meski sudah dipersiapkan, namun pihaknya tetap mempunyai keterbatasan dalam menentukan besaran harga pembebasan lahan, yang mana sesuai peraturan Undang-undang harganya harus tidak boleh melebihi dari taksiran Tim Appraisal Independen.

“Sebenarnya pemerintah punya kewenangan membongkar rumah masyarakat demi kepentingan umum, namun secara hati nurani tentu kita tidak mau hal itu terjadi,” ucap Bupati Fikry.

Sementara itu, untuk memperlancar proses pembangunan Jembatan Nagar tersebut, diperlukan adanya bantuan dari masyarakat setempat

“Agar cepat dilakukan pembangunan, kami mohon bantuan untuk mencarikan lokasinya dan mempertemukan dengan pemilik tanah,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, jika pembebasan lahan dapat terealisasi sepenuhnya di tahun ini, maka pada tahun 2023 mendatang pembangunan fisik jembatan bisa langsung dilakukan.

“Kembali kami minta masyarakat untuk memberitahukan titik lokasinya, sehingga bisa kita sepakati harga dengan pemiliknya tahun ini, dan insyaalah tahun depan kita bangun fisiknya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pembangunan Jembatan Nagara yang direncanakan Pemkab HSS tersebut sempat ditangguhkan beberapa waktu lantaran terkendala proses ganti rugi pembebasan lahan.

Dimana pemilik lahan meminta harga terlalu tinggi kepada pemerintah setempat yang tidak sesuai dengan penilaian dari tim appraisal sehingga pembangunannya terpaksa harus ditunda.

Reporter : Rey
Editor : Van