KANDANGAN, narasipublik.net – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas strategi pencegahan korupsi, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran daerah di Pendopo Bupati HSS, Rabu (23/07/2025).
Rakor yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting ini turut dihadiri Wakil Bupati Suriani, Ketua DPRD Ahmad Fahmi, Wakil Ketua I DPRD Husnan, Wakil Ketua II DPRD Kusasi, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, sejumlah anggota DPRD, dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab HSS.
Kegiatan yang digelar KPK ini sendiri melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan (Kalsel), dengan fokus utama pada penguatan integritas dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam pemaparannya menegaskan bahwa rakor tersebut bukan hanya sekadar agenda seremonial dan formalitas.
“Kami ingin menyampaikan potret nyata dari proses perencanaan dan penganggaran di Kalsel. Ini bukan hanya soal format laporan, tetapi menyangkut potensi risiko korupsi yang harus dicegah bersama,” ujarnya.
Menurut Ely, KPK kini mengedepankan pendekatan proaktif dengan langsung terlibat dalam upaya mitigasi risiko sejak tahap awal perencanaan hingga proses pengadaan barang dan jasa.
“Hampir 90 persen potensi kerugian negara berasal dari sektor ini. Jika proses perencanaan sudah berjalan dengan benar, maka risiko korupsi bisa ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan pengawasan internal sangat krusial agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” pungkas Ely.
