KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat komitmen dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Wakil Bupati HSS Suriani didampingi Sekda HSS Muhammad Noor dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel secara virtual, Selasa (08/07/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan PBJ, tindak lanjut hasil pengawasan, dan strategi percepatan pengadaan yang transparan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda HSS Muhammad Noor memberikan paparan terkait proyek strategis PBJ tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari masukan yang disampaikan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Maruli Tua.
Sementara itu, Wakil Bupati HSS Suriani menegaskan komitmen daerah untuk terus memperhatikan dan menjalankan saran serta pengawasan dari KPK dan BPKP.
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dari KPK dan BPKP. Hal ini akan menjadi perhatian serius kami bersama Bupati, Sekda, dan seluruh kepala OPD di Kabupaten HSS,” ucap Suriani.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab HSS akan terus memperkuat sistem pengadaan yang akuntabel, serta mendorong peran aktif semua pihak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
