KANDANGAN (HSS)POLITIK

Tujuh Fraksi DPRD HSS Sampaikan Pandangan Umum Ranperda RPJMD 2025–2029

×

Tujuh Fraksi DPRD HSS Sampaikan Pandangan Umum Ranperda RPJMD 2025–2029

Sebarkan artikel ini
Suasana rapat paripurna pandangan umum Fraksi DPRD HSS terhadap Ranperda RPJMD HSS tahun 2025-2029. (Foto : Istimewa)
Suasana rapat paripurna pandangan umum Fraksi DPRD HSS terhadap Ranperda RPJMD HSS tahun 2025-2029. (Foto : Istimewa)

KANDANGAN, narasipublik.net Fraksi DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Selasa (01/07/2025).

Sebanyak tujuh fraksi memberikan masukan dan saran strategis untuk menyempurnakan dokumen perencanaan lima tahunan tersebut agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi daerah.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya Bustami menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab HSS dalam menyusun Ranperda RPJMD.

“Kami menilai Pemkab HSS telah serius menyusun Ranperda RPJMD 2025–2029 ini,” ujarnya.

Fraksi Golkar melalui Muhlis Ridani menekankan pentingnya penyelarasan RPJMD dengan visi daerah dan dokumen perencanaan nasional serta provinsi.

“Penyusunan RPJMD juga harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalsel, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Fraksi PKB melalui Rahmad Iriadi menyoroti potensi wisata HSS. Ia meminta agar RPJMD mengembangkan objek wisata sesuai karakter geografis dan kearifan lokal.

“Kabupaten HSS harus mengangkat potensi wisata alam dan budaya, termasuk di kawasan pegunungan, sungai, dan rawa,” ujarnya.

Fraksi NasDem yang disampaikan Risma Fakhriyatni menegaskan RPJMD sebagai dokumen strategis yang harus terukur dalam menjawab tantangan pembangunan.

“RPJMD harus mampu menjadi arah dan tolok ukur pembangunan daerah,” tuturnya.

Fraksi PDI Perjuangan lewat Akhmad Rizani menekankan pelaksanaan RPJMD harus efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Kembangkan program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Fraksi Gerindra melalui Habib Yahya meminta agar RPJMD memperkuat pengawasan terhadap penanaman modal agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Investasi harus sejalan dengan visi membangun desa, menata kota,” ujarnya.

Sementara, Fraksi PPP Gelora melalui Ibnu Safari Rahman berharap RPJMD menjadi simpul logistik ekonomi Banua Anam yang berbasis ekonomi kerakyatan.

“Libatkan masyarakat, swasta, dan akademisi secara berkelanjutan dalam penyusunan dan implementasi RPJMD,” ujarnya.