AMUNTAI, narasipublik.net – Gelombang aksi mahasiswa terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis BBM di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali berlanjut, Kamis (24/09/2026).
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan Selatan Wilayah 3 kembali mendatangi Gedung DPRD HSU untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pejabat daerah.
Dialog yang berlangsung di lantai dua gedung baru legislatif tersebut digelar guna menagih komitmen pemerintah dalam merespons jeritan masyarakat di lapangan.
Dalam RDP tersebut, perwakilan mahasiswa mendesak Pemkab HSU memperkuat mitigasi bencana pencegahan karhutla hingga tingkat desa lewat program Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
Selain itu, mahasiswa meminta penyediaan posko kesehatan yang memadai bagi warga terdampak asap serta mendorong penegak hukum menindak tegas oknum pembakar lahan.
Isu kelangkaan dan tingginya harga BBM di tingkat pengecer juga disorot agar pemerintah daerah dan Satgas BBM lebih transparan mengawasi rantai distribusi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bekerja keras menangani dampak karhutla secara sistematis.
“Penanganan dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang masuk dalam RPJMD sekaligus langkah teknis yang terus dilakukan tim di lapangan,” jelas Adi Lesmana.
Ia menambahkan, Posko BPBD telah siaga penuh setiap hari sejak awal September, disertai pengajuan penambahan armada operasional pemadam pada APBD Perubahan dan BNPB Pusat.
Pihak DPRD HSU pun menyambut positif masukan mahasiswa dan berjanji akan mengawal alokasi anggaran penanganan bencana agar kebutuhan di lapangan terpenuhi.
