AMUNTAI, narasipublik.net – Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Tapus, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan kuota energi bersubsidi dari pemerintah benar-benar mengalir tepat sasaran ke masyarakat.
Sayangnya, dalam pemantauan di lapangan tersebut, para wakil rakyat masih menemukan adanya indikasi praktik pelangsiran Pertalite secara berulang yang memanfaatkan celah sistem otomatis.
Sejumlah oknum disinyalir mengakali proses pengisian menggunakan satu nomor kode batang (barcode) MyPertamina secara bergantian untuk mendapatkan bahan bakar komoditas penting tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD HSU, Teddy Suryana, menilai mata rantai penyalahgunaan ini harus segera diputus lewat kolaborasi antarinstansi, termasuk menggandeng pihak Samsat.
“Kami mengusulkan agar Samsat turut dilibatkan dalam pengawasan di SPBU. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kendaraan yang diduga digunakan untuk pelangsiran, namun status pajaknya sudah tidak aktif,” ujar Teddy.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD HSU, Mukhsin Haita, turut menyayangkan longgarnya sistem verifikasi data kendaraan yang masih lolos mengakses bahan bakar bersubsidi tersebut.
“Secara logika, apabila status pajak kendaraan sudah mati, maka seharusnya kendaraan tersebut tidak lagi dapat menggunakan barcode untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi,” tegas Mukhsin.
Ia menambahkan, perbaikan sistem digital ini harus dievaluasi total agar tidak memicu kerugian bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, petani, hingga pelaku usaha mikro.
Pihaknya berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini secara berkala ke seluruh SPBU di HSU demi menjamin distribusi BBM yang transparan dan bebas dari praktik curang.
