KALIMANTAN BARAT

Dishub Pontianak Siapkan Layanan Transportasi Massal Berbasis BTS

×

Dishub Pontianak Siapkan Layanan Transportasi Massal Berbasis BTS

Sebarkan artikel ini
Angkutan umum massal berbasis skema BTS yang akan disiapkan Pemkot Pontianak. (Dok. Dishub Pontianak)
Angkutan umum massal berbasis skema BTS yang akan disiapkan Pemkot Pontianak. (Dok. Dishub Pontianak)

PONTIANAK, narasipublik.net Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan terus mempersiapkan penerapan layanan angkutan umum massal berbasis jalan dengan skema By The Service (BTS) sebagai solusi transportasi perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Program BTS merupakan inisiatif nasional Kementerian Perhubungan yang ditujukan bagi kota-kota yang belum memiliki sistem angkutan massal memadai seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, mengatakan dalam skema BTS pemerintah membeli layanan dari operator angkutan umum untuk memastikan tersedianya transportasi publik yang memenuhi standar pelayanan.

“Skema ini dihadirkan untuk mengisi kekosongan layanan angkutan umum sekaligus memberi alternatif transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yuli Trisna, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, layanan BTS di Pontianak nantinya akan dilengkapi dengan Intelligent Transport System (ITS) yang memungkinkan masyarakat memantau posisi bus secara real time serta menyampaikan pengaduan layanan.

“ITS juga membantu pemerintah dalam pengawasan operasional dan pengelolaan data transportasi secara lebih akurat,” jelasnya.

Selain itu, armada BTS akan dibekali perangkat keselamatan seperti Advanced Driver Assistance System, Driver Status Monitoring, dan CCTV di seluruh bagian bus.

“Sistem ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan, mulai dari peringatan potensi kecelakaan hingga pemantauan perilaku pengemudi,” kata Yuli Trisna.

Pada tahap awal, Dishub Pontianak menetapkan dua koridor layanan, yakni Koridor 1 Sungai Beliung–Terminal Nipah Kuning–Bangka Belitung Darat dan Koridor 2 Kota Baru–Bangka Belitung Laut.

“Dua koridor ini menjadi fondasi awal pembangunan transportasi perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui skema BTS, pemerintah akan menanggung sebagian biaya operasional agar tarif tetap terjangkau, disertai peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi digital.

“Kami berkomitmen menghadirkan transportasi publik yang inklusif dan merata, dengan dukungan semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat,” pungkas Yuli Trisna.