KUALA KAPUAS, narasipublik.net – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong perusahaan swasta di Kabupaten Kapuas untuk mengalokasikan dana CSR melalui program Skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini diambil sebagai solusi atas banyaknya kepesertaan JKN segmen pemerintah daerah yang berstatus nonaktif akibat dampak efisiensi alokasi anggaran daerah sejak awal tahun 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Provinsi Kalteng, Kristise Hindro Kusumo, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran memaksa Pemkab Kapuas melakukan pengurangan kuota masyarakat yang dijamin kesehatannya.
”Sejak awal tahun 2026 banyak masyarakat di Kabupaten Kapuas yang mengalami penonaktifan peserta JKN karena dampak pengurangan alokasi Pemda,” ujar Kristise, usai menghadiri kegiatan tindak lanjut program SSI di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas, Senin (11/05/2026).
Ia menjelaskan bahwa situasi ini merupakan konsekuensi dari langkah penghematan anggaran daerah, sehingga diperlukan partisipasi dari pihak ketiga sebagai solusi alternatif.
“Karena keterbatasan anggaran di daerah, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan JKN masyarakat dibutuhkan bantuan dari pihak ketiga melalui alokasi dana CSR” tuturnya.
Selama ini, pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat hanya bersumber dari hubungan bilateral antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah saja.
Melalui skema kolaborasi baru ini, swasta diharapkan untuk turut serta memberikan perlindungan bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan yang saat ini terdampak penonaktifan akibat kebijakan efisiensi.
“Kami berharap ada anggaran CSR yang bisa dialokasikan untuk masyarakat yang nonaktif, sehingga mereka kembali memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang layak,” pungkas.
