JAKARTA, narasipublik.net – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencatatkan prestasi gemilang dengan memulihkan aset keuangan negara mencapai Rp371 triliun.
Capaian fantastis tersebut berhasil dikumpulkan sejak satuan tugas ini mulai dibentuk dan beroperasi pada Februari 2025 lalu.
Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi dari denda administratif kehutanan.
Selain itu, nilai tersebut juga mencakup hasil penguasaan kembali lahan hutan seluas 57 juta hektare oleh negara.
”Sejak dibentuknya pada bulan Februari 2025 hingga saat ini, telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan aset negara yang mencapai Rp371 triliun,” ujar Burhanuddin dalam acara penyerahan uang denda administratif di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (10/4/2026).
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin menekankan bahwa penegakan hukum yang lemah berdampak buruk bagi kedaulatan bangsa.
Menurutnya, lemahnya hukum akan membuat negara kehilangan aset, wibawa, serta kemampuan dalam menyejahterakan masyarakat.
”Sebaliknya, penegakan hukum yang kuat, cerdas, dan terarah akan memperbaiki tata kelola, memulihkan kerugian negara, menyehatkan iklim usaha untuk memberi dampak nyata bagi ekonomi nasional,” tuturnya.
Burhanuddin juga menyoroti posisi Indonesia yang selama ini belum optimal dalam arsitektur ekonomi global meski kaya akan sumber daya alam.
Ia menyayangkan kondisi di mana nilai tambah dan keuntungan strategis dari kekayaan nasional justru lebih banyak mengalir ke luar negeri.
”Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa negara harus mengambil tanggung jawab konstitusional melalui perlindungan kepentingan nasional secara aktif.
Ia memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar instrumen represif, melainkan alat untuk mewujudkan keadilan sosial.
”Penegakan hukum yang tegas diperlukan adanya rangka menjaga stabilitas nasional. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang haus menghisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri,” pungkasnya.
