BANJARMASIN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/04/2026).
Rombongan legislator dari Bumi Lancang Kuning tersebut dipimpin langsung oleh Androy Ade Rianda dan disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, bersama Sekretaris Komisi II, H. Jahrian.
Pertemuan ini difokuskan pada pertukaran mekanisme penyusunan rekomendasi DPRD, penguatan pokok pikiran (Pokir), serta strategi memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil evaluasi LKPJ secara nyata.
Kedua lembaga legislatif ini saling berbagi pandangan agar perumusan rekomendasi tidak sekadar menjadi catatan formalitas, melainkan harus lebih terukur, implementatif, dan berdampak pada masyarakat.
H. Kartoyo menekankan bahwa pada masa efisiensi anggaran seperti saat ini, fungsi pengawasan dewan terhadap pendapatan dan belanja daerah harus ditingkatkan agar lebih tajam dan tepat sasaran.
“Hari ini kita menerima kunjungan dari Pansus DPRD Riau. Tingkat pengawasan harus kita tingkatkan, hasil rekomendasi itu mau dibawa ke mana dan maksudnya apa harus jelas,” ujar Kartoyo.
Ia menambahkan bahwa delegasi Riau memberikan masukan berharga terkait rincian sektor pendapatan yang bisa menjadi referensi bagi Kalsel dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah.
“Provinsi Riau memberikan sharing kepada kita tentang pendapatan itu apa saja, agar pengawasan kita lebih tajam lagi di masa efisiensi ini,” jelas politisi NasDem tersebut.
Sementara itu, pimpinan rombongan DPRD Riau, Androy Ade Rianda, menyebutkan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali referensi serta praktik terbaik dalam merumuskan Pokir dewan yang dihimpun melalui reses.
Pihaknya ingin memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam Pokir dapat selaras dengan pembahasan LKPJ dan benar-benar dijalankan oleh pihak eksekutif.
Melalui pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas kerja antar-DPRD dalam menyusun rekomendasi yang lebih tajam bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa depan.
