RANTAU, narasipublik.net – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan potensi rawan korupsi di lingkungan birokrasi daerah, terutama pada sektor perencanaan dan penganggaran.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang diikuti seluruh kepala daerah secara virtual, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Rabu (23/07/2025).
Rakor yan dipimpin Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK ini diikuti langsung oleh Bupati Tapin H. Yamani, Wakil Bupati H. Juanda, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.
Dalam pemaparannya, Direktur Korsup Wilayah III KPK Ely Kusumastuti menekankan pentingnya pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia menilai, korupsi kerap muncul dari ketidaktepatan data dalam perencanaan hingga penyimpangan alokasi anggaran yang tidak sesuai kebutuhan prioritas.
“Kalau dua sektor ini bersih, potensi kebocoran bisa ditekan sejak tahap awal,” ujar Ely tegas.
Selaras dengan KPK, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Ayi Riyanto juga menemukan masih lemahnya efisiensi dalam sistem perencanaan anggaran di sejumlah daerah.
“Tahun ini kami telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi perbaikan. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti agar proses perencanaan dan penggunaan anggaran bisa lebih presisi,” jelas Ayi.
Sementara itu, Bupati Tapin H. Yamani menegaskan bahwa reformasi tata kelola anggaran menjadi prioritas demi tercapainya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami tidak ingin Tapin tertinggal. Reformasi tata kelola anggaran adalah bagian dari komitmen kami menjadikan Ruhuy Rahayu sebagai pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
