KANDANGAN (HSS)

Bahas RAPBD 2027, DPRD HSS Tekankan Pentingnya Perbaikan Fasilitas Kesehatan Desa

×

Bahas RAPBD 2027, DPRD HSS Tekankan Pentingnya Perbaikan Fasilitas Kesehatan Desa

Sebarkan artikel ini
Rapat kerja Komisi I DPRD HSS bersama mitra kerja dalam pembahasan RAPBD 2027. (Dok: Narasi Publik)
Rapat kerja Komisi I DPRD HSS bersama mitra kerja dalam pembahasan RAPBD 2027. (Dok: Narasi Publik)

KANDANGAN, narasipublik.net – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendukung penuh rencana rehabilitasi dan renovasi sejumlah Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) serta Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dukungan tersebut ditegaskan saat Komisi I menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan HSS dan jajaran kepala puskesmas di Gedung DPRD setempat, Senin (09/11/2026).

Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS, Rahmad Iriadi, menyampaikan bahwa pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat desa sangat krusial untuk mempermudah akses medis masyarakat kawasan pelosok.

“Fasilitas kesehatan di pelosok desa harus ditunjang kelayakan fisik bangunan, sarana penunjang, serta kesiapan bidan dan tenaga medis,” ujar Rahmad.

Ia mencontohkan warga di wilayah terpencil seperti Desa Ulang di Kecamatan Loksado yang memerlukan waktu tempuh lama untuk mendapatkan layanan pertolongan medis darurat.

“Pertolongan pertama pada kondisi darurat seperti ibu melahirkan harus bisa ditangani cepat di desa sebelum dirujuk ke fasilitas rujukan yang lebih besar,” jelasnya.

Selain infrastruktur bangunan, Komisi I juga mendorong pengadaan moda transportasi khusus berupa ambulans air untuk wilayah perairan dan rawa di Kabupaten HSS.

“Masyarakat di kawasan rawa tidak boleh terkendala saat darurat, sehingga armada ambulans air yang representatif sangat mutlak diperlukan,” tegas Rahmad.

Ia menambahkan, alokasi anggaran Dinas Kesehatan HSS beserta jaringan puskesmas yang mencapai Rp491 miliar pada 2027 harus benar-benar menyasar skala prioritas pelayanan publik.

Rahmad pun mewanti-wanti Dinas Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas agar rajin memantau kondisi lapangan secara langsung guna menyerap aspirasi riil masyarakat pelosok.

“Perencanaan anggaran tidak boleh sekadar mengandalkan laporan di atas meja, jajaran kesehatan harus turun langsung melihat kondisi Pustu dan rumah dinas nakes di desa,” pungkasnya.