KANDANGAN (HSS)

Fraksi DPRD HSS Kompak Dukung Ranperda Pajak Masuk Tahap Pembahasan

×

Fraksi DPRD HSS Kompak Dukung Ranperda Pajak Masuk Tahap Pembahasan

Sebarkan artikel ini
Jubir Fraksi PPP-Gelora Ibnu Safari Rahman menyerahkan pandangan umum kepada Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi. (Dok. Istimewa)
Jubir Fraksi PPP-Gelora Ibnu Safari Rahman menyerahkan pandangan umum kepada Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi. (Dok. Istimewa)

KANDANGAN, narasipublik.net Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Rabu (17/6/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi bersama Wakil Ketua I Husnan, serta dihadiri Wakil Bupati HSS H. Suriani dan Sekda Muhammad Noor.

Dalam pemaparan pandangan umum tersebut, para juru bicara (jubir) dari masing-masing fraksi memberikan berbagai catatan strategis serta rambu-rambu terkait kebijakan fiskal daerah ke depan.

Jubir Fraksi PKS, Yusperi, mendesak pihak eksekutif untuk bergerak lebih agresif dalam mendongkrak pendapatan daerah yang nantinya wajib dialokasikan optimal untuk program pembangunan.

Di sisi lain, Jubir Fraksi Golkar Muhlis Ridhani meminta agar orientasi kebijakan ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat dengan merevisi beberapa pasal agar besaran tarif mencerminkan kondisi ekonomi riil warga.

“Hasil dari pendapatan tersebut benar-benar dialokasikan secara optimal, namun penyesuaian tarif jangan sampai menjadi beban baru bagi masyarakat,” ujar Muhlis Ridhani.

Sorotan senada datang dari Jubir Fraksi PKB Yulia Rahmi dan Jubir Fraksi Nasdem Haidir Sani yang mendorong pemerintah daerah lebih kreatif menggali potensi objek pungutan baru yang ramah terhadap kelas menengah ke bawah.

Sementara dari sudut pandang iklim usaha, Jubir Fraksi PDIP Ahmad Rizali mengingatkan agar ambisi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sampai mengorbankan kenyamanan para investor di HSS.

Saran penutup disampaikan Jubir Fraksi PPP-Gelora Ibnu Safari Rahman dan Jubir Fraksi Gerindra Mutya Silvana agar tarif baru didasarkan pada analisis dampak sosial yang matang.