JAKARTA, narasipublik.net – Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dinilai tidak hanya mengancam pasokan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dapat memicu gangguan serius terhadap ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi potensi gangguan distribusi energi yang bisa berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Komaidi, ancaman terhadap pasokan LPG justru lebih krusial dibandingkan minyak karena sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor.
“LPG ini konsumsi dalam negeri per tahun adalah 9 juta metrik ton. Sementara produksi domestik baru 1,8 juta metrik ton berarti ada 7,2 juta metrik ton yang harus kita impor per tahun,” ujar Komaidi dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa impor LPG Indonesia berasal dari dua sumber utama, yakni Amerika Serikat dan kawasan Timur Tengah yang saat ini sama-sama berada dalam situasi geopolitik yang sensitif.
Sekitar 52 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat, sementara 48 persen lainnya dipasok dari negara-negara Timur Tengah yang kini tengah diliputi ketegangan konflik regional.
Kondisi geopolitik tersebut, termasuk konflik Iran-Israel dan potensi keterlibatan pihak lain di kawasan, berpotensi mengganggu stabilitas jalur distribusi energi global, terutama jika Selat Hormuz benar-benar ditutup.
Komaidi menegaskan pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini mengingat LPG merupakan kebutuhan energi paling dasar bagi rumah tangga di Indonesia.
“Kalau sampai LPG gak ada rush-nya akan lebih besar lagi dibandingkan hanya ketersediaan BBM. Kalau BBM mungkin kita bisa mengurangi perjalanan, tapi kalau kebutuhan dapur itu tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menilai langkah antisipatif sangat penting agar gangguan pasokan global tidak sampai menimbulkan kepanikan di dalam negeri, khususnya terkait kebutuhan energi untuk memasak masyarakat.
