TANJUNG, narasipublik.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabalong mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan tingginya angka capaian sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan pembangunan.
Ketua FKUB Tabalong H Akhmad Surkati menegaskan pentingnya mengawal kualitas pelaksanaan agar setiap program yang dirancang melalui kajian mendalam benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Pihaknya menilai capaian pembangunan seharusnya tidak sebatas dihitung dari tumpukan jumlah kegiatan maupun pemenuhan target administratif semata.
“Pada dasarnya program-program pemerintah dibuat melalui kajian yang mendalam dengan tujuan memberikan dampak positif untuk umat. Tetapi jangan hanya mengejar kuantitas, kualitasnya juga harus dijaga,” ujar H Akhmad Surkati.
Surkati menyebut proses evaluasi dan penyempurnaan secara berkala menjadi kunci utama agar alokasi program berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Ia menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan baru tercipta ketika manfaatnya meresap langsung sesuai kebutuhan riil warga.
“Jangan sampai yang dikejar hanya angka atau jumlah capaian. Yang lebih penting adalah kualitas pelaksanaannya dan bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut,” tegasnya.
Sebagai wadah lintas tokoh agama, FKUB Tabalong berkomitmen aktif membuka ruang dialog guna membedah dinamika dan efektivitas program pemerintah.
Forum diskusi tersebut diposisikan sebagai ajang pertukaran ide, penyampaian aspirasi kritis, sekaligus sarana pembenahan kebijakan secara transparan.
“Kami di FKUB tentu berperan untuk berdiskusi dalam berbagai forum mengenai perkembangan program-program tersebut. Dari sana kita bisa saling memberikan masukan dan melihat apa yang perlu diperbaiki,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa posisi FKUB sangat vital sebagai mitra strategis sekaligus jembatan penghubung antara pembuat kebijakan dan umat di tingkat tapak.
Sinergi dan komunikasi yang terbangun dua arah diyakini mampu menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan aspirasi murni masyarakat.
“FKUB merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada umat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap masukan konstruktif demi menjaga mutu pelayanan publik yang berkelanjutan.
“Harapan kami, program-program yang sudah dirancang dengan baik ini terus dijaga kualitasnya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, mari kita evaluasi bersama,” pungkasnya.
