KANDANGAN, narasipublik.net – Seluruh fraksi DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) menyetujui penetapan Ranperda APBD tahun 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (24/11/2025).
Mesti menyetujui, fraksi-fraksi DPRD HSS tetap memberikan sejumlah catatan strategis, seperti optimalisasi pendapatan, peningkatan investasi, hingga penataan aset daerah sebagai sumber PAD berkelanjutan.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS, Herry Rosadi, menyatakan pihaknya menyetujui penetapan APBD 2026 menjadi Perda dengan harapan pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan PAD melalui strategi yang terukur dan optimal.
Dari Fraksi NasDem, Rudi Maulidi menekankan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan keuangan daerah harus berjalan sesuai kaidah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemudian, Fraksi Golkar melalui Muhlis Ridani meminta APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Program yang tidak selaras dengan prioritas daerah harus dievaluasi agar anggaran lebih tepat sasaran,” ucap Muhlis.
Sementara Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Syarifudin, memberi catatan mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai dasar pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami mendorong pemerataan fasilitas masyarakat guna mendukung peningkatan PAD di masa mendatang,” tuturnya.
Dari Fraksi PKB, Yuniati menekankan bahwa APBD 2026 harus mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mendorong investasi daerah.
Sorotan khusus datang dari Fraksi Gerindra-Demokrat melalui Mutya Silvana yang meminta pemerintah daerah menata dan menginventarisasi aset yang selama ini terbengkalai agardapat diubah menjadi potensi ekonomi produktif sebagai sumber PAD yang berkelanjutan.
Terakhir, Fraksi PPP Gelora melalui Juni meminta pemerintah daerah mengelola anggaran secara disiplin serta memperhatikan kebutuhan ASN, termasuk dalam pengangkatan PPPK agar tidak membebani keuangan daerah.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD berharap pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan serta pelayanan publik yang bermutu.
