KANDANGAN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Rabu (21/05/2025).
Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati mengatakan, dalam pembahasan awal, pihak legislatif sepakat dengan usulan eksekutif untuk menyertakan modal sebesar Rp2 miliar kepada PT BPR, yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2026.
“Kami mendukung penyertaan modal ini, namun juga mendorong agar PT BPR berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan pinjaman berbunga tinggi yang menjerat masyarakat,” ujar Yuniati.
Ia menyoroti maraknya pinjaman online (pinjol), koperasi harian, dan praktik rentenir yang dinilai membebani warga dengan bunga tinggi. Menurutnya, BPR harus hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau.
“Kami harap BPR bisa membantu masyarakat keluar dari jeratan utang, sekaligus meningkatkan literasi keuangan,” tambahnya.
Yuniati menambahkan, setelah pembahasan di tingkat komisi, tahapan selanjutnya adalah rapat gabungan komisi untuk finalisasi rancangan, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Rapat gabungan komisi akan dijadwalkan kemudian, dan akan menjadi forum penentuan akhir sebelum Ranperda ini disahkan,” pungkasnya.
Dengan adanya penyertaan modal ini, DPRD HSS berharap PT BPR dapat memperluas layanan keuangan yang inklusif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi persoalan ekonomi di tingkat akar rumput.
