KALIMANTAN TENGAHPEMERINTAH DAERAH

Bupati Kapuas Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Mendagri RI

×

Bupati Kapuas Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Mendagri RI

Sebarkan artikel ini
Bupati Kapuas Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Mendagri RI di Balikpapan. (Dok. Istimewa)
Bupati Kapuas Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Mendagri RI di Balikpapan. (Dok. Istimewa)

KUALA KAPUAS, narasipublik.net Bupati Kapuas HM Wiyatno menghadiri malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam kehadirannya tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Usis I Sangkai untuk menyaksikan penganugerahan bagi daerah-daerah yang dinilai memiliki kinerja unggul di Regional Kalimantan.

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diberikan kepada daerah yang sukses mengendalikan inflasi, menurunkan pengangguran, serta berhasil dalam pengentasan kemiskinan dan stunting.

Selain itu, kategori inovasi pembiayaan pembangunan atau creative financing juga menjadi salah satu poin penilaian utama dalam ajang apresiasi pemerintah daerah kali ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa acara ini merupakan bentuk pengakuan pusat atas dedikasi dan kinerja luar biasa pemerintah daerah pada berbagai sektor strategis.

“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, menuntut daerah untuk terus berinovasi di tengah dinamika ekonomi global dan perubahan iklim,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri juga mengapresiasi para kepala daerah yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Tito, keberhasilan menekan angka pengangguran dan kemiskinan merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat berharap momentum ini menjadi motivasi bagi seluruh daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif.