BANJARMASIN, narasipublik.net – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, mendatangi Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalsel untuk berkonsultasi mengenai rencana pencalonan sebagai bakal calon Ketua Umum, Sabtu (11/4/2026).
Langkah tersebut diambil menyusul adanya informasi mengenai batas akhir pendaftaran sekaligus upaya Hasnuryadi untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai koridor hukum organisasi.
Hasnuryadi mengungkapkan bahwa dorongan dari berbagai pihak membuatnya merasa perlu segera memastikan kesiapan dokumen dan memahami aturan main yang berlaku agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.
“Tujuan kami tentu untuk bersilaturahmi, sekaligus memohon maaf karena kami mendapat informasi hari ini adalah batas terakhir pendaftaran. Karena itu kami datang ke sini,” ujar Hasnuryadi.
Meski telah berniat maju, ia menekankan pentingnya diskusi mendalam sebelum resmi mendaftar karena ingin menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran dalam berorganisasi.
“Bukan hanya soal prestasi, tetapi ada nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Olahraga adalah media pemersatu bangsa, sehingga kemajuannya harus berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Fokus utama konsultasi tersebut berkaitan dengan Pasal 22 ayat 2 AD/ART KONI Tahun 2020 yang melarang pengurus inti KONI menjabat sebagai ketua cabang olahraga (cabor).
Persoalan ini menjadi krusial mengingat saat ini Hasnuryadi masih aktif memimpin beberapa organisasi olahraga, termasuk sebagai Ketua Asprov PSSI Kalsel.
Ia ingin mendapatkan kepastian apakah statusnya di cabang olahraga harus dilepas saat mendaftar atau setelah dinyatakan terpilih sebagai Ketua KONI nantinya.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan. Tidak ada maksud lain, hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegas Hasnuryadi.
Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua KONI Kalsel, Haris Makki, menyambut positif sikap proaktif yang ditunjukkan oleh Wakil Gubernur tersebut.
“Ini langkah yang sangat elegan. Dari sisi praktik sebelumnya mungkin tidak masalah, tetapi beliau ingin semuanya benar-benar jelas dan bersih sesuai AD/ART,” tutur Haris Makki.
Sikap ini dinilai sebagai edukasi bagi pengurus organisasi lain agar tetap mengedepankan ketaatan aturan dibandingkan sekadar mengejar jabatan tertentu.
Tim Penjaringan menyatakan akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KONI Pusat untuk mendapatkan jawaban pasti terkait tafsir pasal rangkap jabatan tersebut.
“Tidak perlu harus ke Jakarta, cukup melalui komunikasi. Nanti hasilnya akan kita tunggu bersama,” pungkas Haris.
