BANJARMASIN, narasipublik.net – Guna tercapainya integritas dan pelayanan prima dalam hal sistem pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu Center Of Excelence (COE) di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten HSS terus melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif).
Untuk pemenuhan 17 standar sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pihaknya melakukan penandatanganan Service Level Agreement (SLA) bersama LPSE Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (26/08/2021).
Dimana penandatanganan kali ini dilakukan Kasubag Pengelolaan LPSE Kabupaten HSS, Taufiq Anshari bersama Kabag Pengelolaan LPSE Provinsi Kalsel, Amir Sahlan.
Disaksikan oleh Asisten II administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten HSS, Sasmi Rifani yang didampingi Kepala UKPBJ HSS, Mahyuni.
“Upaya UKPBJ HSS untuk mencapai tingkat proaktif senada dengan harapkan bapak Bupati Achmad Fikry, karena indikator keberhasilan pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa adalah kematangan pelayanannya,” ucap Sasmi Rifani.
Sementara Kepala UKPBJ HSS, Mahyuni menerangkan, adanya keterbatasan anggaran membuat pemenuhan standar sistem LPSE mengalami keterlambatan. Sehingga pencapaian Level kematangan proaktif menjadi tertunda.
“Dari 17 standar LPSE kita sudah mencapai 12 diantaranya, sedangkan untuk level kematangan UKPBJ sendiri kita memenuhi 7 dari 9 level sebelum mendapatkan sertifikat proaktif dari LKPP RI,” tuturnya.
Diterangkan lebih lanjut, hingga saat ini pihaknya masih terkendala dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana peralatan pendukung kinerja yang ada pada LPSE dan UKPBJ Kabupaten HSS.
“Semestinya tahun ini kita bisa mencapai level 3 Proaktif, karena adanya berbagai faktor terpaksa harus tertunda. Namun demikian kami tetap optimis dan tetap berjuang untuk memperolehnya tahun ini juga,” tandasnya. (Rey)
Editor : Van
