KANDANGAN, narasipublik.net – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam rapat paripurna, Senin (15/09/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan didampingi Wakil Ketua II DPRD HSS Muhammad Kusasi. Hadir pula Bupati HSS Syafrudin Noor dan Sekretaris Daerah Muhammad Noor.
Juru bicara Fraksi PKS, Mardiansyah menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan Silpa untuk menutup defisit anggaran, melainkan perlu fokus pada peningkatan PAD.
“Pembahasan Raperda APBD 2026 agar dilaksanakan lebih mendalam, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menurunkan angka kemiskinan di HSS.
“Serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan,” katanya.
Jubir Fraksi PKB, Muhammad Yurni meminta agar pembangunan dijalankan sesuai tema RKPD HSS 2026, yakni membangun pondasi ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.
“Pemerintah daerah harus memperhatikan nasib karyawan honorer yang tidak terdaftar sebagai PPPK paruh waktu,” ucapnya.
Fraksi NasDem melalui Rodi Maulidi menyatakan dukungan terhadap tema pembangunan ekonomi lokal meski pendapatan daerah turun 6,58 persen dibanding APBD 2025.
“Meski pendapatan daerah menurun, kami harapkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap terlaksana,” ujarnya.
Fraksi PDIP lewat Muhammad Rizal mendorong pemda mengoptimalkan potensi daerah yang belum tergarap untuk menjadi sumber penerimaan baru.
“Masih banyak sumber potensial PAD yang belum terakomodir dan terkelola dengan baik,” tegas Rizal.
Jubir Fraksi Gerindra, Muhazerachman mengingatkan pentingnya strategi intensifikasi pajak, optimalisasi aset daerah, serta mendorong kemitraan publik-swasta.
“Kami harap pemda memperjuangkan alokasi transfer dari pusat serta insentif daerah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PPP-Gelora melalui Bustami menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan prioritas pada sektor ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kami juga berharap pemda memperhatikan alokasi anggaran memadai bagi sektor dasar yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” harapnya.
Bupati HSS Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi atas masukan fraksi-fraksi DPRD untuk penyempurnaan Ranperda APBD 2026.
“Masukan dan saran fraksi-fraksi DPRD HSS sangat cermat dalam membahas Ranperda APBD, dan akan kami tindaklanjuti guna memperbaiki kekurangan yang ada,” ujar Bupati.
