KANDANGAN, narasipublik.net – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Asistensi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Akuntasi (SIA) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Selasa (25/05/2021) kemarin.
Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pengurus BUMDES dan perwakilan kecamatan ini sendiri dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan sesuai harapan pemerintah pusat.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntansi BPKP Kalsel, Tuguh mengatakan, Kabupaten HSS merupakan kabupaten pertama yang menyelenggarakan kegiatan ini untuk mempercepat penerapan aplikasi SIA BUMDES.
“Pemerintah pusat mempunyai target untuk merevitalisasi Bumdes Maju 1.800 dan Bumdes Berkembang sebanyak 10.000 di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten HSS yang sangat proaktif sebagai daerah yang pertama di Kalsel ingin menerapkan aplikasi ini,” ucapnya.
Sementara itu Bupati HSS, Achmad Fikry, menuturkan bahwa BUMDES perlu ditangani secara profesional sehingga manajemen keuangannya perlu dikelola dengan baik, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
“Kita berharap BUMDES mampu memfasilitasi keperluan masyarakat, sehingga menjadi penguat perekonomian di desa,” ujarnya.
Diterangkan lebih lanjut, BUMDES seharusnya dapat menciptakan peluang usaha dengan pengelolaan yang baik dan sehat agar menjadi penambah penghasilan bagi perangkat desa masing-masing.
“Namun harus diingat, Bumdes jangan sampai menjadi kompetitor ekonomi yang bertujuan untuk mengambil lahan usaha milik masyarakat yang sudah ada,” tegasnya.
Kegiatan Asistensi Implementasi Aplikasi SIA BUMDES kali ini juga dirangkai dengan workshop kerjasama BUMDES dengan pihak ketiga, yakni bersama PT. POS Indonesia, Kandangan, yang mana nantinya setiap usahanya akan menjadi agen pos.
