KANDANGAN, narasipublik.net – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Syafrudin Noor mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (2/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Komplek Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel ini mengusung tema “Strategi Fiskal Daerah dalam Menyikapi Dana Transfer 2026”.
Gubernur Kalsel, Muhidin mengatakan, FGD ini diselenggarakan untuk melihat komitmen seluruh daerah dalam menghadapi kondisi fiskal tahun 2026.
Pasalnya, di tahun 2026 mendatang akan diberlakukan penurunan jumlah proyeksi alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sehingga diperlukan adanya persiapan dan strategi yang matang untuk menghadapi hal tersebut.
“Provinsi Kalsel akan mengalami penurunan anggaran yang signifikan, dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun, atau sekitar 48 persen,” ucap Muhidin.
Lebih lanjut, meskipun persentase penurunannya masih tergolong rendah dibandingkan beberapa provinsi lain yang mencapai lebih dari 50%, namun angka tersebut tetap menjadi tantangan serius bagi fiskal daerah.
”Konsekuensi penurunan anggaran ini tidak ringan bagi fiskal daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga hari ini kita perlu tegaskan bersama strategi untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.
Gubernur Muhidin juga memberikan beberapa penekanan utama bagi Pemerintah Daerah se-Kalsel dalam mengelola anggaran 2026, antara lain, berupa pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas yang tidak substansial.
Kemuadian memprioritaskan kegiatan strategis, dengan fokus pada program yang dapat selesai cepat dan dapat dialokasikan pada APBD Perubahan.
“Serta penerapan sistem multiyears (tahun jamak) untuk program-program pembangunan besar guna menjamin keberlanjutan dan efisiensi proyek,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati HSS Syafrudin Noor menyambut baik adanya FGD Pemprov Kalsel sebagai wadah sarana persiapan dan strategi untuk menghadapi kondisi fiskal tahun 2026.
“Kabupaten HSS juga merasakan dampaknya dimana proyeksi daerah kita mengalami penurunan dana transfer dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun, atau sekitar 20,59 persen,” terang Syafrudin Noor.
Ia berharap dengan adanya FGD ini, seluruh pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam mencari solusi atas tantangan fiskal tahun 2026 mendatang.
“Semoga FGD ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam upaya mempersiapkan diri untuk tantangan di tahun 2026 melalui peningkatan PAD,” pungkasnya.
