JAKARTA, narasipublik.net – Diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menghasilkan terobosan bagi sektor pertanian nasional setelah 173 pos tarif komoditas Indonesia resmi dibebaskan dari bea masuk di pasar Amerika Serikat.
Kebijakan tarif 0 persen tersebut mencakup 53 kelompok komoditas pertanian dan turunannya dalam skema perjanjian dagang resiprokal Indonesia–Amerika Serikat.
Kesepakatan itu tertuang dalam kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian penguatan kemitraan ekonomi kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, total terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia dari sektor pertanian dan industri yang kini bebas bea masuk ke pasar AS.
“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen,” ujar Airlangga, Jumat (20/2/2026).
Dari sektor pertanian, komoditas yang memperoleh fasilitas tarif nol persen antara lain pisang, nanas, mangga, durian, pepaya, kopi, teh, serta rempah seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.
Selain itu, kakao dan produk turunannya, minyak sawit dan palm kernel oil, produk turunan kelapa sawit, olahan buah, pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut masuk daftar bebas tarif.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut capaian tersebut sebagai hasil negosiasi strategis yang berpihak pada kepentingan petani nasional.
“Pembebasan tarif ini menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Produk pertanian kita kini punya akses lebih adil dan kompetitif ke pasar global,” kata Amran.
Ia menilai kebijakan tarif nol persen akan meningkatkan daya saing harga produk Indonesia di Amerika Serikat dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.
“Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing lebih besar. Ini peluang untuk meningkatkan ekspor dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan kualitas produk, standar ekspor, dan kesinambungan pasokan terjaga agar manfaat perjanjian tersebut dapat dirasakan optimal oleh pelaku usaha dan petani.
