KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) HSS, dalam rangka penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN).
Penandatanganan nota kesepakatan sendiri langsung dilakukan oleh Bupati HSS Achmad Fikry dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSS Agus Rujito di Pendopo Bupati, Kamis (27/01/2022) kemarin.
Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan, di era keterbukaan informasi seperti sekarang wajib bekerja secara hati-hati, agar tidak sampai bersentuhan dengan hukum.
“Pendampingan hukum ini sangat diperlukan untuk mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak, karena masyarakat sangat mementingkan hasil dari pekerjaan kita,” ucap Bupati Fikry.
Diterangkan lebih lanjut, pendampingan hukum sendiri dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan Pemkab HSS.
“Pendampingan hukum tersebut antara lain berupa pertimbangan hukum, sosialisasi hukum, pengawalan hukum maupun audit hukum,” ungkapnya.
Sementara itu, Kajari HSS Agus Rujito mengucapkan terima kasih, atas kepercayaan Pemkab HSS yang telah bersedia untuk bekerjasama dengan pihaknya.
“Nota kesepakatan tadi sebagai acuan kita dalam menjalankan kerja sama ini. Semoga kedepan bisa saling mendukung pekerjaan masing-masing,” tuturnya.
Dirinya menerangkan, di tahun 2021 lalu sudah ada beberapa OPD yang bekerjasama dengan Kejari HSS, sebagai upaya pendampingan dalam berbagai kegiatan pembangunan.
“Total pendampingan di tahun 2021 ada sebanyak 11 proyek dengan nilai pekerjaan 97 milyar lebih, dan pengembalian keuangan negara sebesar 150 juta lebih,” ujarnya.
Dengan adanya kesepakatan kerjasama kali ini kedepannya diharapkan lebih banyak lagi OPD atau Instansi lainnya yang ikut bekerjasama dengan Kejari HSS.
“Semoga dengan upaya ini segala pekerjaan yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar dan tidak tersangkut masalah hukum,” pungkasnya.
Reporter : Rey
Editor : Van
