KANDANGAN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Selasa (16/09/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS Muhammad Kusasi didampingi Wakil Ketua I Husnan. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor beserta jajaran pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PKS, Herry Rosadi menegaskan, Ranperda harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dengan pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat.
“Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus dimasukkan secara terintegrasi dalam Ranperda,” ujarnya.
Jubir Fraksi Nasdem, Rodi Maulidi menekankan pentingnya Ranperda dijadikan acuan utama dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RTRW, maupun kebijakan sektoral.
“Ranperda juga harus menguatkan aspek penegakan hukum lingkungan, termasuk pemberian sanksi tegas bagi pelaku usaha atau pihak yang mencemari lingkungan,” katanya.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Suniansyah, berharap Ranperda dapat mendorong percepatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di HSS.
“Semoga kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan perda Kabupaten HSS,” ujarnya.
Jubir Fraksi PPP-Gelora, Juni, menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Utamakan pengelolaan sampah pembangunan yang ramah lingkungan tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.
Fraksi PDI Perjuangan lewat Syarifudin mendorong Ranperda memperkuat daya dukung lingkungan hidup demi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup.
“Kami minta ada kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Fraksi PKB melalui Rahmad Iriadi menyoroti perlunya menjaga ekosistem, termasuk mencegah kerusakan akibat penggundulan gunung.
“Pengelolaan lingkungan hidup harus dijaga, karena ekosistem dan habitat sangat penting dilindungi,” jelasnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Gerindra, Mutia Sylvana, menekankan pentingnya jaminan ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan advokasi lingkungan.
“Kami minta adanya indikator capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang disusun terukur dan dilaporkan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah,” tegasnya.
