KALIMANTAN TENGAH

Dorong Percepatan Pembangunan, DPRD dan Pemkab Kapuas Gelar Rapat Gabungan

×

Dorong Percepatan Pembangunan, DPRD dan Pemkab Kapuas Gelar Rapat Gabungan

Sebarkan artikel ini
DPRD dan Pemkab Kapuas menggelar RDP tentang percepatan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah hulu, khususnya akses menuju Kecamatan Mandau Talawang. (Dok: Istimewa)
DPRD dan Pemkab Kapuas menggelar RDP tentang percepatan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah hulu, khususnya akses menuju Kecamatan Mandau Talawang. (Dok: Istimewa)

KUALA KAPUAS, narasipublik.net Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, Senin (24/08/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan untuk mematangkan strategi percepatan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah hulu, khususnya akses menuju Kecamatan Mandau Talawang.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, didampingi jajaran legislator lintas komisi.

Sementara dari jajaran eksekutif, hadir Asisten I Setda Kapuas Romulus bersama jajaran pimpinan Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, serta Bapperida Kabupaten Kapuas.

Dalam RDP tersebut, Ardiansah menegaskan pentingnya komitmen bersama antara legislator dan eksekutif untuk membuka keterisolasian kawasan pedalaman melalui perbaikan sarana transportasi darat.

“Peningkatan infrastruktur jalan di wilayah hulu seperti Mandau Talawang sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga, menekan biaya distribusi barang, serta mempermudah akses pelayanan publik,” ujar Ardiansah.

Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan akses jalan ini harus direncanakan secara matang dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Pihak dewan mendorong pemerintah daerah untuk terus menyelaraskan program prioritas anggaran pembangunan agar kebutuhan mendasar masyarakat hulu dapat terealisasi secara nyata.

“Kami mendorong Pemkab Kapuas agar terus memperkuat sinergi dengan legislator dalam menyusun prioritas anggaran, sehingga aspirasi masyarakat hulu benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya.