KANDANGAN, narasipublik.net – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) LKPj APBD 2025, Rabu (17/6/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi bersama Wakil Ketua I Husnan, serta dihadiri Wakil Bupati HSS H. Suriani dan Sekda Muhammad Noor.
Dalam pemaparannya, para juru bicara (jubir) dari masing-masing fraksi memberikan lembaran catatan, apresiasi, hingga sorotan tajam terkait realisasi anggaran daerah.
Apresiasi besar datang dari Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab HSS untuk ke-13 kalinya secara beruntun.
“Raihan opini WTP ke-13 kalinya ini menjadi bukti komitmen dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD,” ujar Jubir Fraksi Nasdem, Haidir Sani.
Di sisi lain, catatan kritis justru datang dari Fraksi Golkar dan Fraksi PPP-Gelora yang menyoroti besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2025.
Jubir Fraksi Golkar, Muhlis Ridhani, menyoroti ketidakakuratan proyeksi pendapatan dan mendesak jajaran eksekutif untuk menaikkan performa serapan belanja pada tahun berjalan.
“Ke depan, penyerapan anggaran harus lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa berjalan maksimal,” tegas Muhlis Ridhani.
Kritik senada utarakan Jubir Fraksi PPP-Gelora, Ibnu Safari Rahman, yang menilai gundukan SILPA mengindikasikan adanya program kerja yang belum dieksekusi secara optimal.
“Besarnya SILPA membuktikan bahwa masih ada anggaran yang belum terserap secara maksimal,” pungkas Ibnu Safari Rahman.
