KANDANGAN, narasipublik.net – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama pihak eksekutif menggelar rapat untuk membahas persoalan tenaga honorer non database yang tidak lulus seleksi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemkab HSS, Rabu (20/08/2025).
Wakil Ketua Komisi I DPRD HSS, Rahmad Iriadi, menyampaikan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan aliansi non ASN non database yang gagal dalam seleksi CPNS.
“Dengan adanya aturan terbaru dari Kementerian PANRB pada 8 Agustus lalu, mereka tidak bisa lagi dimasukkan sebagai pegawai paruh waktu. Hal ini membuat status dan masa depan mereka tidak jelas,” ujarnya.
Rahmad mengungkapkan, terdapat lebih dari 100 orang tenaga honorer yang tidak masuk dalam database. DPRD HSS bersama BKPSDM berkomitmen untuk memperjuangkan nasib mereka hingga ke tingkat pusat.
“Komisi I bersama BKPSDM akan menanyakan langsung ke Menpan RB agar ada kejelasan mengenai masa depan mereka,” tegasnya.
Dari hasil rapat, disepakati tiga poin penting. Pertama, Kepala Dinas atau Umpeg diminta mendata ulang tenaga non ASN yang tidak lulus CPNS untuk diserahkan ke BKPSDM. Kedua, setiap informasi resmi mengenai tenaga honorer harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan, bukan hanya dibagikan secara umum.
Serta ketiga, Pemkab HSS melalui BKPSDM bersama perwakilan aliansi honorer serta Komisi I DPRD HSS akan melakukan audiensi dengan Kemenpan RB terkait kelanjutan nasib tenaga non database.
“Proses pendataan ulang harus segera rampung, karena dalam waktu dekat, Komisi I DPRD HSS bersama BKPSDM akan berangkat ke Kemenpan RB,” pungkasnya.
