SURABAYA, narasipublik.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia.
Hal itu dilakukan untuk memastikan agar tidak ada tanah terlantar guna mendukung jalannya pembangunan yang merata dengan pemanfaatan tanah secara optimal oleh masyarakat.
“Selain sebagai aset, tanah juga harus bekerja, artinya tanah harus bisa difungsikan dengan baik,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan ujian kelayakan Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Universitas Airlangga Surabaya, Kamis (22/08/2024).
Menteri AHY mengatakan, dengan didaftarkannya bidang tanah, masyarakat tidak hanya bisa memanfaatkan tanah secara optimal, namun juga dapat memberikan kepastian hukum atas hak tanah tersebut.
Sehingga kedepannya upaya itu juga mampu menghindari terjadinya konflik pertanahan yang salah satunya disebabkan oleh mafia tanah.
“Tidak boleh ada masyarakat yang diperlakukan tidak adil, misalnya oleh mafia tanah yang suka menyerobot tanah warga. Ini semua harus kita tertibkan dan tindak dengan tegas,” tutur Menteri AHY.
Sementara itu, dengan kepastian hukum hak atas tanah itulah, Menteri AHY berharap kedepannya dapat menghadirkan dan meningkatkan investasi di Indonesia.
“Investasi hadir kalau ada kepastian hukum atas hak tanah. Jadi tanah ini dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi,” pungkas Menteri AHY.
Untuk diketahui, target bidang tanah yang akan didaftarkan Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 ada sebanyak 120 juta bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hingga 20 Agustus 2024, capaian bidang tanah yang terdaftar sudah mencapai sekitar 116,6 juta bidang tanah, dimana diharapkan pada akhir tahun 2025 mendatang cita-cita untuk mendaftarkan 126 juta bidang tanah bisa tercapai.
