BANJARMASIN, narasipublik.net – Setelah terjadi dua kali aksi saling dorong antara para pengunjuk rasa dengan barisan aparat Kepolisian saat pelaksanaan unjuk rasa, Senin (20/09/2021).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, Dr Machli Riyadi, akhirnya hadir dan menjawab sejumlah pertanyaan miring yang ditujukan kepada instansi yang dipimpinnya.
Kepada para pengunjuk rasa, Machli membeberkan, vaksinasi Covid-19 di Kota Banjarmasin secara umum sudah mencapai 43,62 persen.
Target vaksinasi untuk petugas publik dan tenaga kesehatan sudah lebih dari target yaitu masing-masing 160,22 persen dan 126,60 persen.
Sedangkan untuk masyarakat umum sudah mencapai 24,21 persen.
Pelaksanaan vaksinasi sangat tergantung dengan suplai vaksin dari pemerintah pusat yang diakuinya masih belum seimbang dengan keperluan.
“Pelaksanaan vaksinasi ditetapkan oleh Kemenkes tak hanya dilakukan Dinkes, namun juga oleh TNI dan Polri,” ujarnya.
Khusus Dinkes melalui 26 puskesmas di Banjarmasin, ditargetkan minimal melakukan vaksinasi terhadap 100 orang dengan jumlah vaksinator 60 orang.
“Jadi, sehari itu minimal 2.600 vaksinasi yang harus dilakukan puskesmas-puskesmas di Banjarmasin,” terangnya.
Terkait anggaran, Machli menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Banjarmasin untuk menjelaskannya secara rinci.
Pasalnya, tugas utama Dinkes adalah melakukan upaya 3T yakni tracing, testing dan treatment terhadap pasien Covid-19.
Ia membenarkan bahwa Kota Banjarmasin telah menerima penghargaan dari Kemendagri RI karena mengalokasikan anggaran paling besar dibanding daerah lain di Indonesia untuk tenaga kesehatannya, yaitu total lebih dari Rp5 miliar.
Sedangkan soal tudingan cashback 20 persen dalam pengadaan alat kesehatan, Machli mempertanyakan balik, dari siapa cashback yang dimaksud tersebut.
“Dari siapa yang memberikan cashback itu? Tidak ada itu. Tidak pernah Dinkes menerima cashback 20 persen dalam pengadaan alkes,” kata Machli.
Lalu soal isu adanya oknum puskesmas yang menawarkan jasa vaksinasi Covid-19 dengan imbalan Rp 300 ribu, Machli menjawab, sudah menelusuri isu tersebut.
“Kami sudah telusuri yang punya akun, kami panggil untuk minta informasi, tapi orangnya tidak mau datang,” tegas Machli.
Ia mengatakan, jika ada mendengar oknum yang melakukannya, maka segera laporkan, sehingga pihaknya akan langsung memecat yang bersangkutan sesuai prosedur.
Dalam kesempatan tersebut, Machli juga mengundang perwakilan HMI Cabang Banjarmasin untuk beraudiensi ke Kantor Dinkes Kota Banjarmasin, jika masih ada informasi yang kurang jelas.
Sementara itu, meski sudah mendapatkan jawaban langsung dari Kadinkes Kota Banjarmasin, massa masih bertahan di lokasi aksi unjuk rasa karena belum bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK.
Beberapa waktu kemudian, massa akhirnya setuju untuk mengirimkan sejumlah perwakilannya untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel di Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
Reporter : DAL
Editor : Van
