BERITA NASIONAL

Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan 100 Kampung Nelayan Rampung 2026

×

Presiden Prabowo Instruksikan Pembangunan 100 Kampung Nelayan Rampung 2026

Sebarkan artikel ini
Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dok: Setkab RI)
Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus kepada jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dok: Setkab RI)

JAKARTA, narasipublik.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan di berbagai wilayah Indonesia guna memperkuat perekonomian kawasan pesisir.

Proyek infrastruktur maritim tersebut ditargetkan rampung secara menyeluruh dan siap beroperasi penuh pada akhir tahun 2026 mendatang.

Arahan langsung tersebut disampaikan Kepala Negara saat memanggil jajaran pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jumat (09/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf memaparkan progress terkini penataan kawasan pesisir nasional.

“Bapak Presiden meminta pemutakhiran data serta progres pembangunan 100 Kampung Nelayan yang sedang disiapkan pemerintah,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa Kepala Negara menginginkan agar penataan permukiman ini turut dilengkapi sarana produksi terpadu demi menunjang mata pencaharian warga lokal.

Kawasan ini nantinya disokong fasilitas penunjang seperti dermaga kapal, pabrik es, hingga tempat penyimpanan dingin atau cold storage.

“Memasuki akhir tahun 2026, sebanyak 100 lokasi Kampung Nelayan kita targetkan beroperasi penuh guna menunjang taraf hidup masyarakat,” tutur Teddy.

Kehadiran pasar terpadu di dalam kawasan pesisir juga disiapkan untuk memangkas rantai distribusi hasil laut agar harga jual di tingkat nelayan lebih menguntungkan.

Melalui intervensi dari hulu ke hilir ini, pemerintah berkomitmen memperkuat tata kelola sektor perikanan nasional sekaligus mengubah wajah kawasan pesisir Tanah Air.