KANDANGAN, narasipublik.net – Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Fahmi, menyoroti persoalan pergeseran kelompok desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memicu pencoretan ribuan penerima bantuan sosial (bansos).
Perubahan status desil secara mendadak tersebut dinilai merugikan warga kurang mampu yang sebelumnya rutin mendapatkan alokasi bansos dari pemerintah.
Fahmi mengungkapkan keluhan tersebut marak ditemui saat dirinya turun menyerap aspirasi ke daerah pemilihan (dapil) beberapa waktu lalu.
Sejumlah warga melaporkan posisi desil mereka mendadak melompat dari desil 1-2 menjadi desil 3, sehingga otomatis gugur sebagai penerima bantuan.
“Saat turun ke dapil banyak warga mengadu, posisi desil mereka naik dari 1-2 ke desil 3. Imbasnya mereka tidak lagi menerima bansos,” ujar Akhmad Fahmi.
Merespons keluhan tersebut, DPRD HSS bergerak cepat memfasilitasi pengumpulan identitas warga untuk ditindaklanjuti ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten HSS.
Hasil verifikasi ulang mencatat sebanyak 10 dari 40 warga yang diajukan berhasil dikoreksi data desilnya hingga kembali berhak menerima kucuran bansos.
Temuan ini membuktikan masih ditemukannya celah kekeliruan dalam proses pendataan maupun pemutakhiran indikator desil di lapangan.
Fahmi mengimbau masyarakat yang merasa tingkat kesejahteraannya tidak sesuai dengan status desil agar tidak segan melapor ke Dinsos maupun legislator di dapil masing-masing.
“Bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa silakan mengadu ke dinas terkait atau langsung sampaikan ke anggota dewan di dapilnya,” pungkasi Fahmi.
