AMUNTAI, narasipublik.net – Persoalan distribusi biosolar subsidi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali memanas. Puluhan sopir yang tergabung dalam Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) HSU menggeruduk Gedung DPRD HSU, Rabu (10/6/2026).
Kedatangan para sopir ini bertujuan untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas sistem penyaluran BBM subsidi yang dinilai tidak adil bagi para pengemudi angkutan.
Dalam audiensi itu, para sopir menuntut agar distribusi solar subsidi dialihkan sebagian ke SPBU Keramat Amuntai Selatan agar lebih merata.
Wakil Ketua PBST HSU, Ali Aidy, mengungkapkan bahwa para sopir truk lokal masih sering menghadapi kesulitan besar hanya untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU.
“Faktanya di lapangan, para sopir masih kesulitan mendapatkan solar subsidi. Masih ada dugaan praktik pengaturan antrean oleh oknum tertentu, antrean yang tidak tertib, hingga berbagai pelanggaran lainnya,” ujar Ali.
Ia menambahkan, pengawasan dari instansi terkait selama ini belum berjalan konsisten dan hanya tertib saat ada inspeksi mendadak (sidak) dari pejabat atau aparat hukum.
“Ketika ada sidak, semuanya berjalan sesuai aturan. Namun setelah sidak selesai, kondisinya kembali seperti semula. Ini yang menjadi keluhan para sopir,” katanya.
Sementara itu, Ketua PBST HSU Gazali Rahman mendesak DPRD HSU segera melakukan evaluasi total dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengawasan distribusi solar subsidi.
“Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di seluruh wilayah HSU, langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegas Gazali.
Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRD HSU H. Fadilah memastikan pihaknya akan segera memanggil jajaran pemerintah daerah untuk mencari solusi konkret.
“Besok kami memanggil pihak eksekutif sebagai tindak lanjut dari RDP ini,” kata Fadilah.
