KANDANGAN, narasipublik.net – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) masuk tiga besar nasional sebagai nominasi kabupaten/kota percontohan Ber-AKSI (Berani Berantas Korupsi) tahun 2026 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Penetapan tersebut diraih Kabupaten HSS setelah berhasil memenuhi delapan kriteria penilaian dan observasi lapangan yang dilakukan langsung oleh tim dari lembaga antirasuah tersebut.
Ketua Tim Analis KPK RI, Andika Widiarto mengatakan, salah satu indikator keberhasilan Kabupaten HSS meliputi tingginya skor Survei Penilaian Integritas (SPI), kepatuhan zona integritas, serta kebersihan aparatur dari kasus hukum.
”Dari hasil penilaian dan opsevasi tersebut, Kabupaten HSS telah memenuh delapan kriteria ditetapkan KPK,” ujar Andika Widiarto saat konferensi pers di Pendopo Bupati HSS, Selasa (19/05/2026).
Ia menambahkan, selain Kabupaten HSS, hanya ada dua daerah lain di Indonesia yang lolos seleksi nominasi percontohan Ber-AKSI ini, yakni Kabupaten Asahan dan Kota Palangkaraya.
“Dari tujuh kabupaten/kota yang dilakukan penilaian dan opsevasi, Kabupaten HSS, Kabupaten Asahan dan Kota Palangkaraya ditetapkan sebagai percontohan kabupaten Ber-AKSI 2026,” kata Andika.
Kendati demikian, KPK RI menegaskan status tersebut bisa dicabut sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ditemukan adanya kepala daerah maupun kepala dinas yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Merespons capaian tersebut, Sementara itu, Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, memaparkan bahwa nilai capaian indikator Kabupaten HSS berada jauh di atas standar minimal yang ditetapkan KPK, seperti nilai MCP yang meraih angka 90 dan predikat SAKIP dengan nilai A.
“Semoga semua capaian-capaian yang telah diraih tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya,” pungkas Bupati Syafrudin Noor.
