AMUNTAI, narasipublik.net – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Buhan Sopir Truk (PPBST) Hulu Sungai Utara (HSU) menyambangi kantor DPRD Kabupaten HSU untuk menggelar aksi damai, Senin (04/05/2026) siang.
Aksi ini dipicu oleh kelangkaan BBM bersubsidi jenis bio solar serta lonjakan harga di tingkat pengecer yang kian menekan operasional para pelaku usaha angkutan di daerah tersebut.
Sebagai simbol kondisi usaha yang sedang terpuruk, para sopir memarkirkan satu unit truk di halaman gedung dewan dengan kondisi bak yang diangkat tinggi ke atas.
Rangkaian aksi berlanjut pada rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri langsung oleh Bupati HSU H. Sahrujani, Ketua DPRD H. Fadilah, Kapolres AKBP Agus Nuryanto, serta perwakilan SPBU dan Tim Satgas BBM.
Ketua PPBST HSU, Gazali Rahman, menegaskan bahwa kondisi sulit di lapangan saat ini telah memukul pendapatan para sopir secara signifikan.
“Operasional terganggu, biaya naik, penghasilan turun. Ini sangat memberatkan kami,” tegas Gazali Rahman.
Dalam forum tersebut, para sopir menyampaikan tuntutan mulai dari jaminan ketersediaan BBM, distribusi yang adil, hingga penertiban pungutan liar di area SPBU.
Salah satu sopir, Ali, menyoroti sistem antrean tidak manusiawi yang memaksa para sopir harus menginap berhari-hari demi mendapatkan jatah solar.
“Kami ingin satu barcode untuk satu kali pengisian, antrean yang wajar, dan prioritas bagi sopir lokal,” ujar Ali.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, mengakui adanya ketimpangan manajemen distribusi BBM yang terjadi antarwilayah SPBU di HSU.
“Ini merupakan masalah serius. Manajemen distribusi harus segera dibenahi,” tegas Fadilah.
Ia mengungkapkan temuan adanya SPBU di wilayah tertentu yang menerima suplai hingga 15 kali sebulan, sementara titik lain hanya lima kali meski memiliki kapasitas tangki yang sama.
Bupati HSU, H. Sahrujani, menyatakan komitmennya untuk segera memfasilitasi tuntutan para sopir, termasuk mengupayakan usulan penambahan kuota ke pihak terkait.
Senada, Ketua Komisi II DPRD HSU, H. Mukhsin Haita, memperingatkan bahwa permainan harga solar di lapangan dapat memicu inflasi daerah yang lebih tinggi.
“Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa ke inflasi daerah. Pemerintah perlu memperkuat regulasi melalui Peraturan Bupati agar distribusi tepat sasaran,” tutur Mukhsin.
Sementara itu, pihak TPID HSU melalui Noril Ilham memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga BBM di lapangan.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan terus memantau dan mengawal harga BBM agar roda ekonomi daerah tetap berjalan,” pungkas Noril.
