KOTA BANJARMASIN

Temu Forum Anak Daerah 2025, Gubernur Kalsel Soroti Isu Kekerasan Terhadap Anak

×

Temu Forum Anak Daerah 2025, Gubernur Kalsel Soroti Isu Kekerasan Terhadap Anak

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kalsel, H. Muhidin didampingi ketua TP PKK Kalsel, Hj. Fathul Jannah saat memberikan sambutan pada acara Temu Forum Anak Daerah 2025. (Foto : MC Kalsel)
Gubernur Kalsel, H. Muhidin didampingi ketua TP PKK Kalsel, Hj. Fathul Jannah saat memberikan sambutan pada acara Temu Forum Anak Daerah 2025. (Foto : MC Kalsel)

BANJARMASIN, narasipublik.net Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Temu Forum Anak Daerah Tahun 2025 dengan tema “Anak Banua Berpotensi, Berprestasi, Berkembang Bersama sebagai Pelopor dan Pelapor yang Siap Beraksi”, Senin (24/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin didampingi Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah dan Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya.

Temu Forum Anak Daerah 2025 yang diikuti 13 kabupaten/kota ini sendiri merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

Gubernur Kalsel,  H. Muhidin mengatakan, Temu Forum Anak merupakan wadah penting bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan positif bagi kemajuan daerah.

“Semoga melalui kegiatan ini akan lahir anak-anak yang berpotensi, berprestasi, dan mampu menghasilkan pemikiran positif untuk memajukan Kalsel yang lebih baik,” ucap Muhidin.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak di wilayah Kalsel dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap penanganannya.

“Sebagai langkah strategis, Pemprov Kalsel akan membentuk Satgas penanganan kekerasan anak yang bekerjasama dengan pihak kepolisian,” tuturnya.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga  mendorong agar pembentukan unit perlindungan anak juga dilakukan di sekolah, sehingga anak dapat lebih cepat menyampaikan aspirasi dan laporan.

“Forum anak akan mengkoordinir di sekolah, agar bisa langsung menyampaikan ke kabupaten atau provinsi. Ini akan lebih cepat dan efektif,” ungkapnya.

Sementara itu, melalui forum ini diharapkan tercipta sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan anak sebagai subjek pembangunan dalam kebijakan publik serta menjamin pemenuhan hak-haknya.