KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selaku eksekutif menjawab pandangan umum fraksi DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Senin (05/07/2021) kemarin.
Dalam jawaban eksekutif yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, Muhammad Noor pada rapat paripurna tersebut berisikan bahwa pihaknya sependapat dengan tanggapan seluruh fraksi untuk membuat program perencanaan yang matang agar tidak terjadi Silpa kembali.
Dimana pihak eksekutif akan berupaya penuh untuk meningkatkan daya serap anggaran agar kedepannya dapat sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.
Disisi lain, untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab HSS juga akan meningkatkan kas daerah dengan cara verifikasi piutang PBB dan maksimalisasi penerimaan BPHTB serta pemasangan mesin rekam pajak disetiap rumah makan agar terlaksananya tertib pajak.
Sementara itu terkait LKPj APBD, pihak eksekutif akan berupaya meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan secara komprehensif terhadap ketercapaian program secara rutin.
“Kami selaku eksekutif juga sependapat untuk lebih meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh hasil pekerjaan fisik, dengan harapan meminimalisir kesalahan pada pekerjaan penyedia barang/jasa,” tutur Sekda HSS.
Dijelaskan lebih lanjut, Pemkab HSS melalui Bapelitbangda juga menyusun strategi arah kebijakan pembangunan daerah, guna merumuskan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien.
“Strategi ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh kedepannya,” pungkasnya.
Bagikan ini:
