KANDANGAN, narasipublik.net – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Syafrudin Noor membuka kegiatan Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo Bupati HSS, Selasa (10/3/2026).
Kabupaten HSS menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang terpilih sebagai calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tahun 2026, sehingga kegiatan observasi ini menjadi bagian penting dalam proses penilaian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Bupati HSS Syafrudin Noor menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pemkab HSS berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penguatan budaya antikorupsi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan budaya antikorupsi di daerah dilakukan melalui enam elemen utama, yaitu tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, serta penguatan nilai kearifan lokal.
Bupati Syafrudin Noor juga memaparkan sejumlah capaian kinerja Pemkab HSS pada tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif dalam berbagai indikator tata kelola pemerintahan.
“Skor MCSP mencapai nilai 90 dengan capaian Area APIP sebesar 93,52 yang merupakan tertinggi di Kalsel dan peringkat ke-4 secara nasional,” jelasnya.
Selain itu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 78,20, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih predikat A, serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 4,31 dengan predikat memuaskan.
“Pemkab HSS juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sebanyak 12 kali berturut-turut,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang ditandai dengan penandatanganan piagam oleh sejumlah kepala perangkat daerah.
