KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Rapat Koordinasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Aula Sehati BPKPD, Kamis (07/05/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus mengakselerasi realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026 agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, Muhammad Noor, memimpin langsung rapat tersebut dengan didampingi Kepala BPKPD HSS, Nanang Fahrurrazi, serta menghadirkan Kepala KPPN Barabai, Djoko Julianto sebagai narasumber utama.
Dalam laporannya, Kepala BPKPD HSS Nanang Fahrurrazi mengungkapkan bahwa meski realisasi APBN 2026 telah mencapai 29,19 persen, namun pola penyerapan belanja di tingkat daerah masih menunjukkan catatan kritis.
Nanang menyebutkan dari total Rp1,4 triliun postur APBD HSS, sebesar Rp1,1 triliun di antaranya bersumber dari dana Transfer Ke Daerah (TKD) pusat, sementara PAD baru berkontribusi sebesar 18 persen.
”Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah meskipun transfer dari pemerintah pusat berjalan sangat lancar, penyerapan belanja di tingkat daerah ternyata belum memenuhi target pada triwulan pertama,” ujar Nanang Fahrurrazi.
Menanggapi hal itu, Sekda HSS Muhammad Noor menginstruksikan seluruh pengelola keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merespons kendala teknis yang menghambat serapan anggaran.
Sekda menegaskan pentingnya komitmen penuh dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah agar tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu singkat.
“Para pengelola keuangan di tiap OPD, khususnya yang masih mengalami hambatan, harus segera melakukan tindak lanjut. Hal ini agar kualitas laporan keuangan daerah kita tetap terjaga dengan baik,” tegas Muhammad Noor.
Sementara itu pada awal kegiatan, Kabupaten HSS menerima Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan kinerja Penyaluran TKD Terbaik di lingkup KPPN Barabai Tahun 2025.
Kepala KPPN Barabai, Djoko Julianto, dalam sesi diskusi memberikan pemaparan mengenai korelasi APBN dan APBD guna mencari solusi atas permasalahan teknis yang ditemui para bendahara instansi.
Kegiatan ini diharapkan mampu mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan HSS sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
