KANDANGAN, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat terbatas koordinasi dan evaluasi terkait dugaan permasalahan lingkungan yang dipicu curah hujan tinggi, di ruang kerja Bupati HSS, Senin (05/01/2026).
Rapat tersebut dipimpin Bupati HSS Syafrudin Noor bersama Wakil Bupati Suriani, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, Wakil Ketua II DPRD HSS Kusasi, Anggota Komisi III DPRD Ahmad Rizali, serta Kepala Dinas Perkim LH.
Dalam pertemuan itu, manajemen PT Antang Gunung Meratus (AGM) turut diundang untuk membahas dugaan permasalahan lingkungan yang berdampak pada wilayah di Kabupaten HSS.
Manajemen PT AGM menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang timbul dan memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh.
Sementara, Bupati HSS Syafrudin Noor menegaskan setiap persoalan lingkungan harus segera ditangani dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami meminta setiap permasalahan yang muncul segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” ujar Syafrudin Noor.
Dalam rapat itu juga dijelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025, kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan, termasuk pengelolaan air limbah, berada di bawah pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemkab HSS menyatakan siap memfasilitasi dan mengoordinasikan penanganan sesuai kewenangan daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Jika ada dugaan permasalahan lingkungan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk pihak yang diduga menjadi sumber pencemaran, agar solusi penanganan dapat segera ditemukan,” tegas Bupati HSS.
