KUALA KAPUAS, narasipublik.net – Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut kunjungan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, di Posko Induk Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Kapuas, Senin (19/10/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan formulasi mitigasi karhutla, utamanya efisiensi alokasi pembuatan sumur bor sebagai cadangan air darurat di area rawan.
Wakil Bupati Kapuas Dodo mengapresiasi perhatian legislator DPD RI terkait perlunya studi kelayakan yang presisi agar setiap fasilitas yang dibangun tepat guna.
“Kita berharap titik-titik yang dibangun benar-benar melalui kajian dan telaah yang rinci serta mendalam, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan anggaran yang terbatas bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya,” ujar Dodo.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras personel gabungan BPBD, Dinas PUPR, Manggala Agni, TNI, Polri, hingga para sukarelawan yang tangguh bersiap di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai turut membeberkan bahwa kebutuhan ideal titik sumur pemadam kebakaran di Kapuas mencapai 347 unit.
“Kebutuhan sumur bor cukup banyak, biaya pembangunannya besar dan kondisi lokasi berbeda-beda. Karena itu, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerah dan skala prioritas,” jelas Usis.
Ia menambahkan bahwa suntikan dana APBN sangat diharapkan untuk menjangkau kawasan gambut rawan seperti Kecamatan Mantangai, Timpah, dan Pasak Talawang.
Sementara itu, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menggarisbawahi bahwa kunci sukses pemadaman lahan gambut adalah ketepatan letak geografis sumber air.
“Yang kita kejar bukan sekadar jumlah titiknya, tetapi apakah titik tersebut benar-benar berada di wilayah yang membutuhkan sumber air. Pemetaan harus tepat sasaran agar sarana dimanfaatkan optimal,” tegas Teras Narang.
Setelah meninjau Posko Induk Karhutla, rombongan DPD RI melanjutkan agenda ke Kantor Disdukcapil Kapuas untuk memantau langsung kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
