KANDANGAN, narasipublik.net – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI) melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) evaluasi Kabupaten Layak Anak 2023, Senin (12/06/2023).
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KPPPA, Muhammad Ihsan mengatakan, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan, yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ada sebanyak 24 indikator yang harus dipenuhi dalam lima kluster substansi dan satu kelembagaan, yakni kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
Tidak hanya itu, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster perlindungan Khusus juga harus terpenuhi.
Sementara itu, Bupati H. Achmad Fikry mengucapkan terima kasih kepada Kementerian KPPPA-RI yang selalu mensupport Pemkab HSS.
“Semoga evaluasi ini bisa memberikan banyak masukan agar seluruh kebijakan dapat memperkuat posisi KLA di Kabupaten HSS,” ucap Bupati Fikry.
Diterangkan lebih lanjut, secara kebijakan pihaknya telah berkomitmen memperkuat dan terus memberikan hak-hak anak dengan berbagai fasilitas dari pemerintah.
“Secara regulasi kami sudah membuat peraturan-peraturan yang bisa melindungi seluruh hak anak-anak,” tuturnya.
Bupati Fikry berharap, penilaian hybrid menjadi motivasi bagi Pemkab HSS untuk bisa mengambil langkah konkrit, agar KLA di HSS bisa lebih baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Meski tidak mudah, tetapi kami yakin bisa menciptakan KLA yang kita idam-idamkan untuk anak-anak,” pungkasnya.
