KALIMANTAN TENGAHPEMERINTAH DAERAH

Wabup Kapuas Buka Forum Konsultasi Publik Mal Pelayanan Publik

×

Wabup Kapuas Buka Forum Konsultasi Publik Mal Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Wakil Bupati Kapuas Dodo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Usis I Sangkai saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan MPP. (Dok. Narasi Publik)
Wakil Bupati Kapuas Dodo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Usis I Sangkai saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan MPP. (Dok. Narasi Publik)

KUALA KAPUAS, narasipublik.net Wakil Bupati Kapuas Dodo didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Usis I Sangkai membuka Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Aula MPP Kapuas, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli BKSDM Budi Kurniawan, Kepala Dinas PMPTSP Teguh Yunianto, serta jajaran perangkat daerah dan undangan terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dodo menegaskan pembentukan Mal Pelayanan Publik membutuhkan komitmen kuat dan sinergi lintas instansi, baik vertikal maupun daerah.

“MPP bukan hal yang mudah dibentuk. Dibutuhkan komitmen dari semua level serta kerja sama lintas sektor,” ujar Dodo.

Ia menyampaikan, kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Harapan publik adalah kemudahan perizinan, percepatan layanan, serta mendorong kemudahan berusaha demi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Dodo juga mengajak instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, BUMD, serta lembaga terkait untuk bergabung sebagai penyelenggara layanan di MPP Kapuas.

“MPP tidak menggantikan PTSP, justru memperkuat dan memayungi layanan terpadu yang sudah ada,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Kapuas Usis I Sangkai menjelaskan gedung MPP yang dibangun pada 2025 akan menampung berbagai layanan publik dalam satu lokasi terpadu.

“Perbankan, pajak, Samsat, Dukcapil, hingga dinas terkait akan bergabung di satu tempat agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum konsultasi publik ini digelar untuk mengidentifikasi kekurangan sebelum MPP resmi beroperasi.

“Jika ada persyaratan yang kurang, masyarakat tidak perlu lagi berpindah kantor karena semua sudah terkoordinasi di satu lokasi,” pungkasnya.