RANTAU, narasipublik.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin kini semakin dekat dengan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapin secara resmi menyerahkan sertifikat elektronik atas lahan seluas 12,62 hektare, Senin (30/06/2025).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPN Tapin, Sumiyati yang diterima langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani, dan disaksikan Wakil Bupati H. Juanda serta sejumlah pejabat terkait dari lintas SKPD.
Lahan yang telah tersertifikasi tersebut menjadi pondasi hukum awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan inklusif dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
“Legalitas lahan ini membuka jalan bagi kami untuk segera mengajukan proposal bantuan ke Kementerian PUPR dan Kemensos. Ini adalah langkah konkret menuju pembangunan Sekolah Rakyat yang akan memperluas akses pendidikan untuk seluruh warga Tapin.” ujar Bupati Yamani.
Ia juga mengapresiasi kerja cepat dan kolaboratif jajaran BPN Tapin dalam menyelesaikan proses sertifikasi, yang menurutnya krusial dalam pengelolaan aset publik dan percepatan pembangunan.
Sementara itu, Kepala BPN Tapin, Sumiyati, menegaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program strategis nasional untuk penertiban dan pemanfaatan aset pemerintah.
“Sertifikat ini bukan hanya bukti sah kepemilikan, tetapi juga alat negara untuk memastikan pembangunan berjalan akuntabel dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengungkapkan, Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai lembaga pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat.
“Kita ingin hadirkan pendidikan yang murah, membumi, dan membekali keterampilan hidup. Ini bukan sekadar gedung sekolah, tapi ruang pembentukan masa depan,” ungkap Wabup Tapin.
Dengan kepastian hukum lahan yang telah diperoleh, Pemkab Tapin siap melobi pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam daftar prioritas nasional.
“Kami berharap proyek ini nantinya dapat menjadi model pendidikan inklusif berbasis masyarakat di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
