JAKARTA, narasipublik.net – Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Republik Indonesia (RI) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikuti rapat peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia, di Bogor (25/05/2024).
Dalam kesempatan tersebut AHY menyatakan siap mendukung implementasi teknologi pemerintah (GovTech) guna pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dirinya mengungkapkan, sebelumnya Kementerian ATR/BPN tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas, namun pada tanggal 24 Mei 2024 untuk pertama kalinya mereka ikut di dalamnya.
“Tentu kami ingin ikut mensukseskan dan mengintegrasikan seluruh pelayanan di Kementerian ATR/BPN, khususnya layanan Sertifikat Tanah Elektronik,” ucap Menteri AHY.
Diterangkan lebih lanjut, sertifikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN yang berfungsi sebagai efisiensi dan efektifitas untuk memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Inovasi sertifikat tanah elektronik ini menjadi perhatian besar dari Presiden Jokowi yang diyakini akan bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.
Untuk bisa catch up dengan kementerian lain, Kementerian ATR/BPN akan berupaya melakukan percepatan untuk menghadirkan layanan elektronik melalui portal INA Digital.
“Dalam menggerakkan transformasi digital, pemerintah harus bisa memastikan keterpaduan antar layanan digital yang selama ini tersebar di berbagai platform,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera berkoordinasi terkait upaya pemaduan layanan digital nasional melalui GovTech.
“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena Online Single Submission (OSS) itu nanti banyak bertumpu di ATR/BPN. Sehingga saya titip betul soal hal ini,” ungkap Menko Marves RI.
Tidak hanya itu, Presiden RI Joko Widodo saat ini juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 guna mengakselerasi transformasi layanan prioritas di berbagai sektor pemerintahan.
Dimana dengan adanya Perpres tersebut menetapkan ada sembilan sektor atau lembaga penyedia sebagai sistem prioritas yang akan dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu.
“Kementerian ATR/BPN menjadi tambahan terbaru sebagai penyedia sistem prioritas yang nantinya masuk dalam portal INA Digital,” tutupnya.
Diketahui, selain Kementerian ATR/BPN, sembilan sembilan kementerian/lembaga yang akan menjadi sistem prioritas adalah Kementerian Dikbudristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kepolisian Republik Indonesia.
Sebagai informasi, kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia akan direncanakan pada Senin 27 Mei 2024 di Istana Negara, Jakarta yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
