KANDANGAN, narasipublik.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mencatat ratusan usulan masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi mengatakan, sejumlah aspirasi yang masuk melalui Pokir DPRD sebagian besar menyentuh sektor penting bagi masyarakat, mulai dari pertanian, infrastruktur hingga fasilitas keagamaan.
“Usulan yang banyak disampaikan masyarakat di antaranya peningkatan jalan pertanian, bantuan di sektor pertanian, program bedah rumah, peralatan habsyi, serta pembangunan jalan desa dan jalan usaha tani,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Fahmi menjelaskan, aspirasi tersebut merupakan hasil serapan dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan yang kemudian disampaikan oleh anggota DPRD kepada pemerintah daerah melalui mekanisme Pokir.
“Pokok-pokok pikiran ini menjadi jalur resmi bagi DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah,” katanya.
Ia menilai sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih, mengingat sebagian besar masyarakat di Kabupaten HSS masih menggantungkan penghidupan dari bidang tersebut.
“Kami sependapat bahwa sektor pertanian harus terus ditingkatkan, karena banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani,” ungkapnya.
Fahmi menegaskan bahwa DPRD bukan sebagai pengguna anggaran, sehingga usulan pembangunan dari masyarakat hanya dapat disampaikan melalui mekanisme Pokir kepada pemerintah daerah.
“Kami di legislatif bukan pengguna anggaran. Satu-satunya cara menyampaikan usulan pembangunan dari masyarakat adalah melalui Pokir,” jelasnya.
Ia berharap hasil rapat kerja yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah daerah dapat membuka peluang lebih besar bagi realisasi usulan masyarakat pada tahun anggaran mendatang.
“Semoga dari rapat kerja ini semakin banyak usulan masyarakat yang bisa terealisasi pada tahun 2027,” katanya.
Menurut Fahmi, jumlah usulan Pokir DPRD HSS pada 2026 mencapai sekitar 991 program yang berasal dari berbagai aspirasi masyarakat di daerah.
“Pada prinsipnya tidak semua usulan bisa terakomodasi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, namun kami berharap sebagian di antaranya dapat direalisasikan,” pungkasnya.
